SUARAFLORES.NET, Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo mengungkapkan rasa syukur dan kegembiraannya atas kunjungan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, S.E., M.Sc., Ph.D di Maumere dalam kegiatan ‘Diseminasi Dana Desa’ di Sikka Convention Centre (SCC), Jumat (25/1/2018). Kegiatan yang diikuti ratusan kepala desa sedaratan Flores dan Lembata ini menjadi kebanggaan bagi bupati Sikka karena dipercayakan menjadi tuan rumah.
“Sebagai tuan rumah, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas kehadiran Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dan Anggota DPR RI Melchias Marcus Mekeng yang masih luangkan waktu untuk berkunjung di daerah kami yang masih berkekurangan ini. Ini catatan sejarah bagi kita semua, dan semoga menjadi jembatan untuk menghasilkan sesuatu bahagia bagi daerah,” ujar Bupati Sikka yang akrab disapa Robi Idong ini melalui sambutannya dalam kegiatan yang menghadirkan ratusan kepala desa di Flores dan Lembata.
Menurut Robi Idong, pertemuan tersebut sesungguhnya bukan hanya silaturahmi biasa, tetapi menjadi sangat istimewa karena pasti menghasilkan sesuatu yang lebih baik dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah demi pelayanan peningkatan kesejahteraan menuju masyarakat Flores dan Lembata yang bahagia.
Kepada Sri Mulyani dan ratusan kepala desa, Robi Idong menggambarkan tentang kondisi daerah yang baru dipimpinnya dengan harapan dapat didalami oleh Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, sehingga kemudian dapat memberikan sumbangan dana untuk daerah.
Baca juga: Gerakan Nurani Politik Melchias Mekeng, ‘Terus Bekerja untuk Rakyat’
Baca juga: Pakar Ekonomi Asal Flores Beri Kuliah Umum tentang ‘EKORA dan Wirausaha’
Kondisi Kabupaten Sikka
Dijelaskan Robi Idong, Kabupaten Sikka adalah salah satu dari 22 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur atau salah satu kabupaten dari tujuh kabupaten di daratan Flores-Lembata. Kabupaten ini memiliki luas wilayah sebesar 7500 KM persegi, yang terdiri dari wilayah laut sebesar 5800 km² dan daratan sebesar 1700 km².
Secara administrasi, lanjutnya, daerah ini terdiri dari 21 kecamatan, 13 kelurahan, 147 desa dan ditambah 34 desa persiapan. Jumlah penduduk di kabupaten Sikka, pada tahun 2017 sebanyak 317.000 jiwa, terdapat 48,88 persen penduduk bekerja di sektor pertanian. Kondisi perekonomian daerah yang tercermin dari gambaran PDRB tahun 2017 atas dasar perhitungan sebesar 4,32 triliun rupiah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen.
Kontribusi terbesar pada sektor pertanian, sektor perdagangan besar dan eceran, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial dan sektor jasa pendidikan. Kondisi daerah ini terus terkendali dan pada tahun 2017 sebesar 1,7 persen. Selanjutnya, pendapatan perkapita, pada tahun 2017 sebesar 13,6 juta rupiah. Namun, jumlah penduduk miskin masih tinggi, yakni sebesar 14,2 % dengan jumlah desa tertinggal dan desa sangat tertinggal, sebanyak 62 desa atau sebesar 42,17 persen
Meski demikian, kabupaten Sikka telah dikeluarkan dari kategori yang tertinggal. Namun ternyata tidak membahagiakan masyarakat Sikka karena konsekuensinya daerah ini tidak memperoleh alokasi Dana Alokasi Khusus yang cukup.
“Kabupaten Sikka telah mendapat nilai sakit C Plus/CC dan kami berkomitmen untuk mendapatkan nilai B pada tahun 2019. Demikian pula terhadap opini WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2016 dan 2017,” ujarnya.
Baca juga: AHP: BTP adalah kesatria yang jadi contoh bagi publik
Baca juga: PNS Pemprov NTT Cemas dan Takut, Nae Soi: Tidak usah takut!
Lanjut Robi Idong, setiap tahun pemerintah pusat telah menganggarkan dana desa yang cukup besar untuk kabupaten di Nusa Tenggara Timur. Alokasi dana desa untuk Kabupaten Sikka setiap tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 mendapatkan alokasi sebesar 151,3 miliar rupiah dengan kisaran per desa sebesar 750 juta sampai dengan satu setengah miliar rupiah.
Mantan Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja ini mengatakan, dana desa telah terbukti menghadirkan prasarana dan sarana yang bermanfaat bagi masyarakat antara lain, jalan desa, jembatan di desa, sambungan air bersih, tambatan perahu, pasar desa, polindes, drainase dan irigasi serta pembangunan posyandu.
“Pemerintah kabupaten sepenuhnya melaksanakan pola dengan mekanisme Padat Karya Tunai yang melibatkan masyarakat dalam pelaksanaanya,” tambahnya.
Untuk dapat mempercepat pembangunan dan penanggulangan kemiskinan di desa, lanjut dia, pada kesempatan yang baik atas nama pemerintah dan masyarakat Flores dan Lembata, menaruh harapan besar kepada pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan. Sekiranya kebijakan penetapan persentasi pencairan dana desa tahap akhir lebih kecil dari tahap pertama dan kedua. Dan kebijakan penetapan persentasi persentase Alokasi Dana Desa bagi desa tertinggal dan sangat Tertinggal dapat dinaikkan dari 3 persen menjadi 5 persen.
“Sebagai kepala daerah dan mewakili rakyat Kabupaten Sikka, Flores dan Lembata, ada harapan besar bahwa melalui pertemuan kita hari ini, kiranya dapat bermanfaat bagi kemajuan pembangunan di NTT umumnya, dan di daratan Flores dan Lembata yang kita cintai khususnya,” tandas Robi Idong. (sfn02).
