ENDE, SUARAFLORES.NET–Ruas jalan Pantai Utara (Pantura) Kabupaten Ende, khususnya di Kecamatan Maukaro, sebuah kecamatan yang berbatasan langsung dengan kabupaten tetangga, yakni Kabupaten Sikka dan Kabupaten Nagekeo dalam kondisi rusak parah. Tanggul penahan abrasi di sekitar pesisir pantai tampak sudah rusak parah karena terkikis gelombang laut.
Blasius Beo, warga Kecamatan Maukaro kepada media ini mengatakan bahwa kondisi jalan yang rusak dihantam derasnya ombak itu sudah berlangsung lama. Dan akan tambah rusak ketika musim hujan.
Blasius mengatakan, jalan ini merupakan satu-satunya akses transportasi yang biasa dilewati warga untuk mekakukan aktivitas sehari-hari. Namun, DPRD dan pemerintah kurang cepat tanggap atau belum buka mata. Padahal infrastruktur jalan itu adalah akses utama warga untuk keluar untuk memasarkan hasil pertanian dan perkebunan.
“Jika kondisi jalan seperti ini maka kegiatan ekonomi masyarakat terhambat. Kami minta DPRD dan pemerintah buka mata dan segera memperbaiki jalur jalan yang rusak tersebut,” ujarnya, (1/11)2019).
Anggota DPRD Kabupaten Ende Cyprianus Pendi kepada media ini mengatakan bahwa DPRD Ende sedang membangun komunikasi dengan DPRD provinsi agar persoalan ini dapat segera diatasi.
DPRD Propinsi, kata Cyprianus, diminta untuk mendesak pemerintah propinsi untuk segera memperbaiki lokasi tersebut pada tahun 2020 mendatang.
“Memang saat ini kondisi jalan jalur Pantura Ende rusak parah dan sangat memprihatinkan. Untuk itu kita berharap Pemerintah Propinsi segera melakukan perbaikan,” ujarnya.
Sebagai anggota DPRD Kabupaten, lanjut Cyprianus, pihaknya akan bekerja sama dan membangun komunikasi yang intens dengan teman-teman di DPRD Propinsi. Menurutnya, langkah ini diambil guna mendesak Dinas PU Propinsi untuk ambil tindakan cepat memperbaiki kondisi pantai utara Ende.
Lanjut Cyptianus, Jalur pantura adalah jalan Trans Lintas Utara Kabupaten Ende yang menghubungkan tiga Kabupaten yakni, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka dan Kabupaten Nagekeo yang merupakan jalan standar Nasional dan menjadi tanggung jawab pemerintah propinsi untuk segera dikerjakan pada tahun 2020 mendatang.
“Harus segera dikerjakan agar aktifitas ekonomi warga dapat berjalan lancar,” tandasnya. (dami).
