Pemilu 2019 Perkokoh Sistem Presidensil, NKRI dan Otonomi Daerah

by -109 Views

TERNATE, SUARAFLORES.NET,- Menteri Dalam Negeri (Mendagri),Tjahjo Kumolo, menginginkan Pemilu 2019 dapat melebihi angka target tingkat partisipasi politik masyarakat yang ditargetkan KPU yaitu 78% partisipan. Ia menggolongkan Pemilu 2019 sebagai sebuah proses dinamika nasional yang bertujuan memperkokoh sistem presidensil, NKRI dan otonomi daerah yang lebih efektif dan efisien secara komprehensif

“Ini sebuah proses dinamika yang panjang yang ujung hanya ingin membentuk sebuah sistem presidensil yang harus semakin efektif semakin efisien pembentukan reformasi birokrasi dalam upaya memperkuat NKRI dan otda secara komprehensif,” tegas Tjahjo ketika memberikan Kuliah Umum di Universitas Khairun Maluku Utara yang  mengusung tema “Demokrasi dan Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019,”Selasa (5/3/2019).

Tjahjo mengatakan, semarak Pemilu 2019 telah dimulai dengan ditandai munculnya sosialisasi caleg hingga ke daerah-daerah terkecil. Ia juga berharap masyarakat ikut menyambut dan mencermati Pemilu secara arif dan bijaksana.

“Ingat bahwa Pemilu itu pesta demokrasi. Memilih pemimpin yang amanah yang dia punya konsep, punya program, punya gagasan, punya ide untuk bangsa dan negara kedepannya”, ingat Tjahjo.

Dikatakannya, setiap kepala daerah terpilih memiliki janji politik, namun tetap dibutuhkan keserentakan  untuk memastikan program stategis pembangunan nasional tetap berjalan di wilayahnya. Kesinambungan  pembangunan tata kelola antara pusat dan daerah diharapkan Tjahjo dapat semakin efektif dan efisien sehingga mempercepat reformasi birokrasi dengan program stategisnya.

Kemendagri dan stakeholder lainnya disebutkan Tjahjo telah siap dalam menyukseskan Pemilu 2019. Selebihnya hanya dibutuhkan keaktifan masyarakat untuk ikut serta. Untuk itu dibutuhkan aksi dari Kepala Daerah beserta organisasi masyarakat yang kini telah mencapai 406.709 ormas, untuk proaktif menggerakkan dan mengorganisir masyarakat agar dapat menggunakan hak pilihnya. Catatan Tjahjo menunjukkan perekaman KTP-el telah mencapai 97.8%, dimana yang terendah adalah diwilayah Papua dan Papua Barat. 

“Partisipasinya harus secara maksimal digunakan yang mempunyai hak pilih, yang mengurus KTP-el ke Dukcapil setempat agar hak pilih anda tidak hilang, satu suara untuk konsolidasi demokrasi 5 tahun mendatang,” pungkas Tjahjo.

Jaga Kondusifitas TPS se Indonesia,Gandeng 1,6 juta Linmas

Sebelumnya, Kemendagri telah menegaskan kesiapannya untuk menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2019. Kemendagri akan menugaskan Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) di setiap TPS seluruh Indonesia. Linmas tersebut nantinya akan bertugas untuk menjaga kondusifitas TPS termasuk juga mengawal distribusi kotak dan surat suara. 

“Kemendagri bekerjasama dengan KPU dan Bawaslu menggandeng 1,6 juta Linmas untuk menjaga kondusifitas 809500 TPS yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia,” kata Direktur Satuan Polisi Pamong Praja Arief M Edie di acara Konferensi Pers Persiapan HUT Satpol PP, Damkar dan Linmas di Jakarta, Jumat (1/3/2019) lalu.

Untuk Linmas sendiri, Arief menjelaskan lebih lanjut terkait dengan tugasnya dalam menyukseskan Pemilu 2019. “Linmas bertugas mulai dari membantu TNI dan Polri dalam distribusi kotak dan surat suara, menjaga kondusifitas lokasi TPS, dan memfasilitasi masyarakat apabila mengalami permasalahan selama di TPS misalnya pertolongan kesehatan dan antrian pemilih,”jelas Arief. 

Dalam menjalankan tugasnya, menurut Arief Linmas selalu menjujung asas profesionalitas dan netralitas. “Linmas adalah bagian dari masyarakat yang kami berikan tugas untuk menjaga kondusifitas di TPS. Linmas sudah dibekali dengan kemampuan yang baik dari KPU, Bawaslu, TNI dan Polri untuk ikut serta menyukseskan Pemilu 2019, jadi profesionalitas dan netralitas Linmas tidak perlu diragukan” tukas Arief. 

Untuk lebih menjadikan Linmas diterima dengan baik oleh masyarakat, nantinya seluruh personil Linmas diperbolehkan untuk tidak memakai seragam resmi. “Linmas diperbolehkan tidak memakai seragam resmi namun lebih disarankan memakai pakaian adat setempat agar lebih diterima oleh masyarakat”, tambah Arief.

Di akhir keteranganya, Arief mengajak kepada semua masyarakat untuk hadir menyumbangkan suaranya di Pemilu 2019. “Pemerintah telah menjadikan hari pemungutan suara menjadi hari libur nasional, maka Kami mengajak kepada seluruh masyarakat untuk hadir pada tanggal 17 April 2019 dan bersama sama menyumbangkan suara,”tutup Arief. (SP/BTR/bkr)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *