Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Ibu Negara, Iriana Joko Widodo dan para menteri terbang ke Bangkok,Thailand untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-34 ASEAN. Jokowi tiba di Bandara Militer Don Mueang, Bangkok, Thailand,Sabtu, (22/6/2019) pukul 11.25 waktu setempat, dan disambut Deputi Perdana Menteri Thailand Urusan Legal, Wissanu Krea-ngam dan Duta Besar Indonesia untuk Thailand, Ahmad Rusdi.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyambut Presiden dan Ibu Iriana di lobi hotel tempat menginap selama berada di Bangkok.
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bei Machmudin, dalam rilisnya yang diterima Suaraflores.Net, menerangkan serangkaian agenda yang telah disiapkan dalam kunjungan kali ini, di antaranya, pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Thailand, State Counsellor Myanmar dan Perdana Menteri Vietnam yang dilaksanakan sebelum pelaksanaan KTT ASEAN ke-34 di Bangkok.
Situasi Keamanan Rakhine State
Di sela-sela KTT ke-34 di Hotel Athena Bangkok, Sabtu (22/16), Jokowi bertemu State Counsellor Republik Uni Myanmar, Aung San Suu Kyi. Dalam pertemuan itu, Jokowi menekankan pentingnya situasi keamanan yang baik bagi terlaksananya repatriasi yang sukarela, aman, dan bermartabat. Menurut Jokowi, jika situasi keamanan tidak membaik, maka akan sulit repatriasi yang sukarela, aman dan bermartabat dapat dijalankan.
Dikatakannya, Indonesia juga memiliki komitmen tinggi untuk terus memberikan kontribusi bagi penyelesaian isu RakRakhine State. Pada kesempatan itu, Jokowi juga menekankan mengenai pentingnya segera ditindaklanjuti rekomendasi Laporan Preliminary Needs Assesment (PNA). Dan Indonesia siap untuk kembali berkontribusi dalam tindak lanjut rekomendasi Laporan PNA.
Hadir mendampingi Jokowi dalam pertemuan itu, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, dan Duta Besar Indonesia untuk Thailand Ahmad Rusdi.
Soal Batas ZEE Indonesia-Vietnam
Selain bertemu Aung San Suu Kyi, Jokowi juga mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Vietnam, Nyuyen Xuan Phuc. Pertemuan itu membahas tentang penyelesaian negosiasi batas Zona Ekonomi Ekslusfi (ZEE). Jokowi mengatakan bahwwa Indonesia mendorong penyelesaian perundingan Batas ZEE Indonesia-Vietnam.
Jokowi menyampaikan juga tentang isu ZEE selalu muncul dalam pertemuan antara Indonesia dan Viet Nam. Oleh sebab itu, ia berharap permasalahan tersebut dapat diselesaikan segera. Jika tidak diselesaikan maka berpotensi menimbulkan masalah.
“Insiden-insiden yang terjadi antara otoritas keamanan laut kedua negara akhir-akhir ini merupakan salah satu dampaknya. Untuk itu, saya berharap Yang Mulia dapat menginstruksikan kepada tim teknis Viet Nam untuk dapat segera menyelesaikan perundingan batas ZEE,” kata Jokowi.
Dalam pertemuan tersebut, Jokowi juga menyampaikan penghargaan atas dukungan Viet Nam terhadap pengembangan Outlook ASEAN mengenai Indo-Pasifik yang akan diadopsi dalam KTT ini. “Draft Outlook ASEAN mengenai kerja sama Indo-Pasifik telah dibahas cukup lama. Dengan dukungan Viet Nam, konsep ini akan dapat diadopsi pada KTT ini,” ujarnya Jokowi.
Dia juga menyampaikan selamat kepada Viet Nam yang akan menjadi negara anggota DK PBB pada 2020-2021. Dengan demikian, pada tahun 2020, akan terdapat dua negara anggota ASEAN (Indonesia dan Viet Nam) yang akan menjadi anggota tidak tetap DK PBB pada tahun 2020.
Ratifikasi Perundingan Batas ZEE Indonesia-Filipina
Jokowi juga mengadakan pertemuan dengan Presiden Filipina Rodrigo R. Duterte. Dalam pertemuan itu,ia mengatakan bahwa kerja sama bilateral antara Indonesia dengan Filipina mengalami perkembangan yang sangat baik. Dirinya menyambut baik selesainya proses ratifikasi Perjanjian batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia-Filipina.
Dikatakannya, pertukaran instrumen ratifikasi akan dilakukan oleh kedua Menteri Luar Negeri di Jakarta pada Agustus 2019 mendatang. Ratifikasi ini, kata dia, akan memberikan kepastian hukum bagi penegakan hukum dan peningkatan kerja sama di bidang maritim. “Saya mengusulkan kiranya kita dapat menugaskan tim kita untuk segera memulai negosiasi Landas Kontinen,” ucap Jokowi.
Dalam pertemuan bilateral itu, Jokowi juga menyampaikan rencana kalangan swasta Indonesia untuk meningkatkan perdagangan dan investasi di Filipina. “Saya juga ingin mengharapkan bantuan Yang Mulia untuk dapat memberikan pengecualian terhadap produk instan kopi dan keramik Indonesia dari price-based special safeguard,” katanya.
Hal lain yang juga disampaikan Jokowi adalah mengenai kerja sama Indo-Pasifik.Dimana Jokowi sangat menghargai dukungan dan kontribusi Filipina terhadap pengembangan ‘ASEAN Outlook on Indo-Pacific Cooperation.
Di awal pertemuan, Jokowi menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Filipina dalam pembebasan sandera Indonesia. “Saya yakin Yang Mulia sepakat, kita terus akan meningkatkan kerja sama keamanan termasuk di Laut Sulu dan sekitarnya,”ujarnya.
ASEAN dan AIPA Kolaborasi di Bidang HAM
Sementara itu, dalam pertemuan pemimpin ASEAN, Joko Widodo berharap agar ASEAN dan ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) dapat berkolaborasi dengan baik.
Kolaborasi yang dimaksud Jokowi adalah pada pemajuan dan perlindungan HAM dan hak-hak perempuan, perlindungan anak hingga perlindungan pekerja migran, serta demokrasi dan perdamaian di kawasan.
“Dengan kolaborasi di bidang-bidang yang saya sebutkan tadi, saya yakin ASEAN akan semakin bermanfaat bagi rakyatnya dan semakin dihormati di dunia,” kata Presiden Jokowi.
Cari Peluang di Tengah Perang Dagang
Selain itu, mengenai situasi aktual persaingan ekonomi dunia saat ini, Joko mendorong sektor swasta ASEAN agar terus mencari peluang di tengah perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok. Menurutnya, kalangan swasta ASEAN harus mencoba cari peluang sambil terus perkuat jejaring untuk memperkokoh integrasi.
Proses integrasi ekonomi menurutnya, memang tidak mudah di tengah tren unilateralisme. Oleh sebab itu, Presiden menyampaikan posisi Indonesia yang terus mendorong agar negara anggota ASEAN tetap berkomitmen terhadap penyelesaian negosiasi RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership). “Tentu komitmen ini memerlukan dukungan dari swasta ASEAN, termasuk ASEAN-BAC,” katanya. (SP/BM/Ar)
