Jalur jalan Pantai Utara Flores (Pantura) atau yang lebih dikenal dengan Trans Utara Flores, hingga kini masih dalam kondisi rusak. Jalur jalan yang dibangun sejak bencana alam Flores tahun 1992 itu, masih terlihat kacau balau, aspal sudah banyak yang terkupas, bibir jalan robek dan ada lubang-lubang besar yang sangat mengganggu arus kendaraan yang hilir mudik di ruas jalan yang menjadi jembatan penghubung antara Kabupaten Sikka, Ende, Nagekeo hingga Manggarai itu. Dari kabar yang diperoleh Suara Flores, jalur jalan ini telah masuk dan ditetapkan menjadi proyek strategis nasional, namun sampai saat ini belum ada kabar lagi seperti apa nasib jalan yang menjadi jembatan ekonomi rakyat Flores di kawasan Pantura itu.
Beberapa tahun lalu, media ini pernah meminta komentar dua legislator di Senayan yang terkemuka di Pulau Flores, Yoseph Nai Soi dan Melckhias Markus Mekeng Bapa. Kedua wakil rakyat yang paling banyak berbuat untuk pembangunan infrastruktur Flores ini, menjelaskan bahwa jalur jalan Pantura Flores sedang diperjuangkan untuk ditingkatkan statusnya menjadi proyek strategis nasional supaya mendapat alokasi anggaran dari APBN. Hal ini dapat dipercaya, karena waktu itu Melckhias menjadi pemegang kekuasaan tertinggi anggaran infrastrutkur nasional. Dia menjabat sebagai Ketua Badan Anggaran DPR-RI. Banyak pihak, termasuk rakyat Flores menaruh harapan besar jalur Pantura Flores yang luluh lantah, akan mendapatkan perhatin khusus. Namun, apa hendak dikata, waktu itu, alokasi anggaran jalan lebih difokuskan pada pembangunan, perbaikan atau pemeliharaan dan peningkatan (Hot Mix) jalur jalan nasional dari Kota Labuan Bajo, Ruteng, Borong, Ende, Maumere hingga Larantuka. Ratusan miliar rupiah dihabiskan untuk memuluskan jalur jalan utama yang menghubungkan jalur strategis dari Flores bagian barat ke Flores bagian timur itu.
Waktu terus berlalu, Pantura tetap rusak hingga saat ini. Seiring rotasi kekuasaan politik di DPR-RI, DPD-RI, dan berakhirnya kekuasaan Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) dua periode, kabar tentang pembangunan jalur pantura Flores, kian tenggelam. Padahal, ketika kunjungan ke NTT, SBY berjanji menggelontorkan puluhan triliun untuk mempercepat pembangunan NTT di berbagai bidang. Ternyata semua tinggal isapan jempol belaka. Sementara itu, Yosep Naisoi, bersama Melckhias Mekeng yang sudah berjuang juga tidak memanen anggaran. Nai Soi tamat dari karier di DPR-RI dan Melckhias berganti posisi di komisi lain setelah kembali lolos ke kursi DPR-RI pada pemilu legislatif 2014 lalu. Selain menyisahkan Trans Utara Flores, Melckhias juga menyisahkan jalur lingkar luar Kota Maumere yang hingga kini belum tuntas.
Sebenarnya, banyak warga berharap para wakil rakyat di DPR-RI yang mereka pilih, seperti Benny K. Harman, Pius Lustrilanang, Andreas Hugo Parera (menggantikan Honing Sany), Anwar Pua Sawah (menggantikan Alm. Lorens Bahang Dama), dan Johni G. Plate juga Melckhias Mekeng. Sayangnya, 6 orang politisi hebat Flores ini, tidak satu pun mendapatkan jabatan di Komisi V DPR-RI. Hal ini menjadi kerugian besar karena perjuangan anggaran untuk Trans Utara Flores kembali terkubur. Namun, jika saja Fary Francis, anggota DPR-RI asal Pulau Timor-NTT yang berhasil menyabet kursi Ketua Komisi V dan Setya Novanto yang berhasil menduduki kursi Ketua DPR-RI mau berjuang untuk NTT secara keseluruhan, mungkin saja Trans Utara Flores sudah mulai dibangun. Namun, lagi-lagi kepentingan politik dapil mendominasi emosi politik, dimana, mereka lebih banyak mengalokasikan anggaran infrastruktur untuk proyek-proyek infrastruktur di daratan Timor yang merupakan dapil mereka. Begitu banyak ruas jalan di daratan Timor yang dibangun tanpa melalui perencanaan yang matang berdasarkan kebutuhan dan asas manfaat. Hanya berorientasi politik dan project oriented.
Perjuangan pembangunan Trans Utara Flores, terus disuarakan rakyat Pantura, namun tetap belum berhasil. Pemerintah Provinsi NTT di bawah kepemimpinan Gubernur Frans Lebu Raya dua periode juga belum berhasil mendorong dan mencuri perhatian besar pemerintah pusat. Setiap kali ditanya wartawan, argumentasi utama yang dilontarkan adalah jalur jalan tersebut tidak menjadi perhatian utama pemerintah karena APBD NTT dengan tidak cukup untuk membangun jalur itu. Oleh karena itu, jalur Trans Utara Flores diperjuangkan untuk menjadi jalur strategis nasional supaya mendapat perhatian pemerintah pusat.”Jalur itu diperjuangkan untuk menjadi jalur strategis nasional. Kita tidak cukup anggaran untuk membangun seluruh ruas jalan itu. APBD kita masih sangat terbatas untuk pembangunan infrastruktur, dan kita fokus pada pembangunan ruas jalan provinsi yang juga setiap tahun hanya 1-2 km di tiap kabupaten karena anggaran tidak cukup,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) NTT, Ir. Andreas. W. Koreh, MT, ketika beberapa kali bertemu media ini.
Selain pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten pun terlihat masih acuh tak acuh dalam memperjuangkan pembangunan jalur Trans Utara Flores. Selama puluhan tahun, para bupati di daratan Flores belum pernah duduk bersama satu suara untuk pembangunan jalan itu. Setiap kabupaten, secara khusus Pemerintah Kabupaten Sikka, Kabupaten, Ende dan Kabupaten Nagekeo tidak memiliki anggaran untuk pembangunan jalur jalan yang menjadi jembatan kehidupan rakyat di sekitarnya. Terhadap ketidakpedulian itu, mantan Kadis PU NTT 3 periode, Ir. Piter Djami Rebo, M.Si, merasa sangat kecewa. Baginya, jalur jalan yang dibangun pasca gempa Flores oleh Dinas Pekerjaan Umum NTT itu, sesungguhnya sudah bisa diselesaikan kalau saja pemerintah mau serius memperjuangkannya. Soal anggaran, baginya sebenarnya bukan hal yang susah. Semua itu, tergantung kepala daerah dan DPRD dan para wakil rakyat di DPR-RI, kalau mereka punya tekad dan niat tulus maka jalur jalan itu sudah bisa dibangun,” katanya.
Dari rekaman media, rakyat Flores, secara khusus warga tani dan nelayan yang bermukim di sepanjang jalan Pantura Flores, dari Maumere-Mbay, sungguh berharap jalur jalan itu segera dibangun mulus seperti ruas jalan negara Labuan Bajo-Larantuka. Bagi mereka, tidak boleh ada diskriminasi dalam pembangunan. Mereka sangat berharap Presiden Ir. Joko Widodo segera memberikan perhatian khusus untuk pembangunan jalan di wilayah itu untuk memperlancar roda ekonomi rakyat. Pasalnya, wilayah itu adalah daerah pertanian, perkebunan dan perikanan yang sangat luar biasa.
Di tengah-tengah kerinduan rakyat Pantura yang terus memuncak, mencuat wacana bahwa pada tahun-tahun akan datang, kegiatan olah raga sepeda bertaraf internasional, Tour de Flores, yang sudah dua tahun berlangsung di Flores, akan memakai jalur Pantura. Sekretaris Dinas Pariwisata NTT, Welly Rohi Mone, membenarkan ada wacana mempersiapkan jalur baru Tour de Flores di Pantura Flores. Baginya, alasan menggunakan jalur Pantura menjadi jalur alternatif baru Tour de Flores karena topografi dan medan tempurnya sangat menantang adrenalin para pebalap. Para pebalap akan melewati tanjakan yang tinggi, tebing-tebing maut yang curam, gunung, dan bukit-bukit terjal. Selain itu, panorama alamiah yang disajikan sangat eksotik. Panorama alam laut biru, tepian pantai yang mempesona, hamparan sawah, padang rumput, perkampungan petani dan nelayan, serta hutan belantara hijau yang mengapit perjalanan akan memberikan nuansa keasrian alamiah bagi para pebalap.
Jika wacana ini benar-benar terwujud, maka akan menjadi berkat yang besar bagi rakyat Flores karena paling tidak sarana infrastruktur jalan dan jembatan sepanjang Trans Utara Flores harus dipersiapkan atau dibangun lebih bagus. Nah, karena membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, maka diperlukan perjuangan bersama pemerintah dan rakyat NTT, agar Trans Utara Flores segera dipersiapkan pembangunannya jauh-jauh hari. Asas manfaat dari pembagunan jalur Trans utara Flores sudah terasa sejak jalur itu dibangun, selain mendukung kemajuan pariwisata Flores, juga dipastikan akan meningkatkan ekonomi rakyat karena arus transportasi akan makin lancar dan aman. Semoga apa yang dimimpikan puluhan ribu rakyat Flores akan menjadi kenyataan, tidak sekedar pemanis mulut para politisi di setiap menjelang pilkada dan pileg. Pemerintah daerah, gubernur, para bupati, DPRD, para wakil rakyat di DPR-RI tidak boleh mendiskriminasikan rakyat Flores yang bermukim di sepanjang Pantura. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Pekerjaan Umum RI diharapakan harus segera berkoordinasi untuk mempersiapkan jalur baru Tour de Flores dengan mengalokasikan anggaran yang cukup untuk perbaikan maupun pembangunan baru jalur jalan Trans Utara Flores tersebut. (kornelius moa nita/sf)
