KUPANG, SUARAFLORES.NET,–Untuk keluar dari kemiskinan, pemerintah dan masyarakat desa harus memanfaatkan anggaran dana desa yang jumlahnya antara Rp750 juta hingga Rp 1 Milyar lebih yang telah disalurkan di setiap desa. Anggaran tersebut harus bisa memberikan nilai tambah dalam bentuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.
Untuk itu, Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) mendorong Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi dan Dinas PMD Kabupaten/Kota agar bisa mengembangkan minimal 100 BUMDes (Badan Usaha Milik Desa).
Setiap BUMDes yang dibangun harus bisa melihat setiap peluang atau potensi yang ada di desa. Para pengurus atau pengelola BUMDes pun harus berjiwa entrepreneurship. Dorongan Gubernur NTT untuk mengembangkan minimal; 100 BUMDes itu disampaikannya saat membuka kegiatan rapat koordinasi Program Inovasi Desa (Rakor PID) tingkat Provinsi NTT pada Jumat (5/4/2019) di Hotel Sasando Kupang.
Dalam Rakor PID ini dihadiri oleh semua Dinas PMD serta Tenaga Profesional Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) yang terdiri dari tenaga ahli dana desa, pendamping desa, pendamping lokal desa serta penyedia peningkatan kapasitas teknis desa (PD, PLD dan P2KTD), para pejabat dari Bappeda dan perwakilan Camat se-NTT.
Di hadapan Peserta Rakor, Gubernur NTT menggugah semangat dan kesadaran semua Dinas PMD serta Tim P3MD untuk lebih kreatif dan produktif agar dana desa yang disalurkan setiap tahun bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk sejahtera, setiap desa minimal 1 BUMDes yang dibangun dan diperkuat. Agar BUMDes ini bisa berkembang, saran Gubernur NTT, agar dalam hal penyediaan fasilitas seperti bahan bangunan berupa semen dan lainnya bahkan aspal bisa dipercayakan kepada BUMDes dan bukan diserahkan kepada kontraktor agar dana desa tersebut beredar di desa dan memberikan nilai tambah di desa atau bukan mensejahterakan kontraktor.
Namun diingatkannya agar para kepala desa jangan asal mempercayakan BUMDes mengelola dana yang terlalu besar karena bisa saja bukan mendatangkan nilai manfaat tetapi bisa menimbulkan masalah baru bila para pengelolanya tidak memahami bisnis atau tidak memiliki jiwa wirausaha. Ia berharap, setiap orang yang menjadi pengurus dari BUMDes harus memiliki jiwa entrepreneurship atau wirausaha.
Di hadapan para peserta Rakor PID, Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat, juga menyinggung soal gagalnya semua BUMD (Badan Usaha Milik Daerah). Ia pun mencontohkan, BUMD Flobamor. Setiap tahun pemerintah selalu menyuntik dengan anggaran namun bukan keuntungan yang diperoleh tetapi selalu mengalami kerugian. Setelah dirinya dilantik menjadi Gubernur baru sekian bulan BUMD Flobamor baru bisa mendapatkan keuntungan. Untuk itu, ia berharap setiap BUMD maupun BUMDes harus bekerja secara professional dan tidak boleh diintervensi oleh siapapun agar para pengelolanya benar-benar melaksanakan peran bisnisnya secara professional.
“Jika 100 BUMDes bisa dibentuk dan berperan maksimal maka itu pasti akan membuat banyak orang NTT dan nasional, bahkan dunia internasional pun akan kagum, “ujarnya.
Gubernur VBL juga menantang peserta coba tunjukan kepadanya mana BUMD di kabupaten/kota di NTT yang berhasil. Nyatanya hingga saat ini justru yang tidak jelas usahanya. Bahkan Gubernur NTT menyinggung keberadaan Bank NTT yang mana kepala daerah seperti gubernur harus berada paling depan untuk mempromosikan dan mempengaruhi orang lain untuk menabung di Bank NTT. Jika gubernur tidak melakukan itu maka Bank NTT tidak akan bisa bersaing dengan bank lainnya.
Dikatakan Gubernur NTT, mewujudkan target 100 BUMDes yang hebat di NTT tahun 2020, memang pasti sulit karena ada banyak tantangan. Namun, kalau semua punya komitmen dan semangat yang sama maka jangankan 100 BUMDes saja, untuk naik menjadi 200, 300, dan seterusnya itu akan menjadi sangat mudah Sama halnya dengan mimpi kita untuk meningkatkan PAD menjadi Rp 5 triliun di tahun 2023 mendatang itu pasti sulit. Tetapi kalau sudah berhasil mencapai Rp 5 triliun, maka untuk mengejar Rp 15 triliun itu bisa dicapai.
Untuk mewujudkan target tersebut, Gubernur NTT meminta semua Dinas PMD, bersama para pendamping dana desa dan pemerintah desa untuk mampu mengidentifikasi produk-produk unggulan yang memiliki keunggulan dab pasar yang bagus serta berkelanjutan.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas PMD Provinsi NTT, Sinun Petrus Manuk, mengatakan, dorongan gubernur agar ada 100 BUMDes yang dibentuk dan berhasil merupakan sebuah tantangan bagi semua Dinas PMD. Sebenarnya, saat ini, kata Kadis PMD Provinsi NTT, sudah banyak BUMDes yang dibentuk. Ia mencontohkan seperti BUMDes Lapale Hills di Sumba Barat yang juga dalam kondisinya saat ini bagus dan berjalan baik.
Dijelaskan Kadis PMD Provinsi NTT pihaknya sudah menargetkan minimal 10 BUMDes hebat di setiap kabupaten. Karena itu, tantangan ini akan dibahas bersama seluruh PMD kabupaten, dan juga para camat, kepala desa, pendamping desa, dan utusan dari Bappeda agar bisa menyusun bersama langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai target dimaksud. (Sfn-03)
