JAKARTA, SUARAFLORES.NET,-Pemerintah Kabupaten Flores Timur (Flotim) saat ini tengah berjuang keras untuk membantu warga yang memiliki rumah tak layak huni. Salah satu cara dengan mendorong seluruh pemerintah desa menggunakan alokasi dana desa (ADD) yang setiap tahun digelontorkan pemerintah pusat ke desa.
“Di Flotim ada kuranga lebih 6.000 rumah tidak layak huni. Rumah tidak layak huni ini tersebar di semua desa. Untuk mengatasi itu tentu kami mengalami kesulitan karena anggaran sangat terbatas. Oleh karena itu, kami dorong pemerintah desa menggunakan dana desa untuk membangun rumah yang layak huni,” tegas Bupati Flotim, Anton Hubertus Gege Hayon di sela-sela Rakornas Forkopimda 2019 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019).
Dikatakan Anton, setiap tahun setiap desa mendapatkan anggaran dana desa dari pemerintah pusat. Dana desa tersebut dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa, salah satunya adalah rumah warga yang tidak layak huni.
“Bila dana desa ini dioptimalisasikan untuk pembangunan rumah tidak layak huni di setiap desa, dan ditambah lagi anggaran dari Kementerian PUPR, PU Provinsi dan kabupaten, maka dalam waktu lima tahun ke depan masalah rumah tak layak huni di Flotim bisa teratasi,” ungkap Anton.
Disentil mengenai regulasi atau aturan penggunaan dana desa untuk pembangunan rumah warga tak layak huni, Bupati Anton menegaskan bahwa regulasinya ada.
“Tidak ada masalah karena ada regulasinya. Selain regulasi dari pusat, saya juga keluargakan peraturan bupati (Perbup) terkait penggunaan dana desa untuk pembangunan rumah tak layak huni. (NBC)
