KUPANG, SUARAFLORES.NET,–Provinsi NTT adalah provinsi tropis dengan musim panas yang sangat panjang selama 9 bulan dan curah hujan yang sangat rendah selama 3 bulan. Sebagai provinsi kepulauan yang dikelilingi lautan, mayoritas rakyat NTT hidup dari pertanian lahan kering yang tersebar di 22 kabupaten/ kota. Sebagai provinsi yang hidup dari pertanian, tingkat produksi pertanian NTT tidak sepesat kemajuan sektor pertanian di Pulau Jawa, Sumatera dan Kalimatan. Pasalnya, air menjadi masalah utama dan terbesar bagi seluruh petani lahan kering di NTT.
Menyadari air menjadi masalah utama bagi warga petani NTT, Presiden Joko Widodo di paruh pertama kepemimpinannya memberikan perhatian penuh bagi NTT dengan membangun 7 buah bendungan. Ke tujuh bendungan itu, ada yang sudah selesai dan ada pula yang sedang dikerjakan. Bendungan yang sudah selesai, yaitu Bendungan Raknamo di Kabupaten Kupang dan Bendungan Temev di Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Sisanya tidak lama lagi akan tuntas dalam tahun 2020-2021, kecuali Bendungan Lambo di Mbaya, Kabupaten Nagekeo yang baru masuk tahap perencanaan dan pembebasan lahan.
Informasi yang diperoleh Suaraflores.Net, bendungan-bendungan yang sudah selesai belum dikelolah oleh pemerintah daerah untuk mengoptimalkan sektor pertanian secara khusus penyediaan atau kesiapan para petani lahan kering. Selain belum terisi banyak air mungkin juga belum ada perencanaan tata kelola yang matang. Pasalnya, mayoritas petani NTT yang masuk kategori rakyat miskin adalah petani lahan kering. Sementara sektor pertanian lahan basah prosentasinya sedikit dibanding petani lahan kering. Jangankan lahan kering, lahan basah pun diduga belum dipersiapkan pemerintah daerah secara baik dengan mempersiapkan areal-areal pertanian warga yang akan dialiri air, tentunya dengan irigasi yang baik pula.
Melihat potensi pertanian lahan kering NTT yang jauh lebih besar dan belum tersentuh oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Anggota DPR-RI dari Fraksi PDIP, Yohanes Fransiskus Lema, S.IP, M.Si (Ancy Lema) dalam rapat dengar pendapat dengan Menteri Pertanian di DPR-RI pekan lalu, meminta perhatian besar dari pemerintah pusat melalui kementerian pertanian untuk mengoptimalkan pertanian lahan kering di NTT. Dia meminta mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah fokus mengolah lahan pertanin kering milik warga tani dengan mamanfaatkan bendungan-bendungan besar yang telah dibangun Presiden Jokowi yang didukung dengan anggaran sebesar Rp75 miliar untuk pengadaan exvator untuk mengolah lahan pertanian NTT yang keras dan padat.
Berikut petikan penegasan Ancy Lema dalam rapat dengar pendapat dengan Menteri Pertanian Yasim Limpo di DPR-RI belum lama ini yang diperolah suaraflores.com melalui rekaman video:
“Kita tidak bisa ngomong tanpa dasar yang akurat dan valid. Kontribusi pertanian terhadap angka kemiskinan di NTT sangat besar. Kalau bicara NTT, kita bicara banyak orang miskin di sana. Saya akan bicara menggunakan data yang valid. Kalau lihat dari angka kemiskinan nasional, IPM selalu naik, tetapi tidak berbanding lurus dengan angka kemiskinan di NTT. Di NTT kemiskinan konstan bahkan kemarin naik 0,06 persen. Artinya, ada kenaikan sebanyak 12 ribu penduduk. Lalu siapa yang miskin? Yang mayoritas miskin di NTT adalah mereka yang menjadikan sektor pertanian sebagai mata pencaharian. Padahal kita ketahui selama 5 tahun, Pemerintahan Jokowi-Kalla, yang sudah 12 kali ke NTT. Kenapa? karena dia tahu NTT daerah miskin. Ini harusnya mendapatkan affirmatif policy dan affirmatif action. Tetapi terkait dengan pengurangan angka kemiskinan tidak sginifikan. Saya akan bicara ada 7 bendungan terkait dengan infrastruktur pertanian yang dibangun di NTT. Total dari 7 bendungan itu angkanya Rp5,9 Triliun. Tetapi kita bicara pembangunan bendungan yang mayoritaa dapat dampak adalah pertanian lahan basah.”
“Di NTT sejatinya adalah lahan kering. Jumlah lahan lahan kering kering 1,3 juta hektar. Sementara yang terdampak dari 7 Bendungan itu 214 ribu hektar. dan sampai hari ini saya belum lihat, ada visi besar, aga grand desain, ada road map terkait dengan bagaimana membangun pola pertanian di lahan kering. Kemiskinan saat ini mayoritas, 1,1 juta penduduk NTT miskin. Itu semuanya dalah petani lahan kering. Di NTT sudah banyak diberikan traktor, benih, pupuk, traktor, dan lain-lain. Tanah NTT itu keras, traktor itu dia tancap ke tanah paling 40 centi mete yang ada ujung traktor rusak. Saya sudah cek ke 22 kabupaten/ kota di NTT kalau mau buka lahan harus pake eksvator, kenapa? Karena 40 centi meter kelihatan bagus tanah sudah gembur, tetapi begitu ditanam ternyata ilalangnya tumbuh lebih cepat begitu dikasih pupuk dan air. Karena itu, saya mohon perhatian dari Pak Menteri Yasim Limpo bagaimana keseriusan membangun pertanian lahan kering di NTT yang angkanya 1,3 juta hektar. Itu kalau bisa dikonversi atau digerakanakan membantu NTT keluar dari kemiskinan.”
“Manfaat lain dari Eksavator ini, dia bisa tancap lebih dalam dan tanah menjadi gembur, dan kalau gembur maka tanah akan mempu menangkap air. Ini cara efektif dan efisien menangkap air. NTT kekurangan air. Kalau lahan sudah dibuka, kalau satu kabupaten 250 hektar,1 hekter biaya eksavator Rp3 juta maka kita butuh Rp75 Miliar Pak. Jika dibandingan dengan 7 bendungan yang hampir Rp6 triliun yang dampaknya hanya 200-an ribu hektar. Penggunaan eksavator ini memang tidak klasik, tapi tanah NTT butuh eksavator. Setelah dibuka lahan sudah gembur baru kemudian traktor masuk untuk meratakan. Harus ada langkah revolusioner untuk pengembangan pola pertanian di NTT.”
“
Pendapat tegas nan bernas Ancy Lema tersebut, didukung penuh oleh Tokoh Pembangunan NTT, Ir. Piter Djami Rebo, M.Si. Mantan Kadis PU NTT tiga periode ini berpendapat bahwa apa yang disampaikan Ansy Lema itu benar karena kondisi riil pertanian NTT adalah pertanian lahan kering. Senada dengan Ancy Lema, Djami Rebo pun berharap seluruh bendungan yang dibangun Presiden Joko Widodo harus dioptimalkan atau dimanfaatkan pula untuk membangun atau mendukung pertanian lahan kering di NTT.
Djami Rebo menegaskan bahwa di NTT jumlah areal pertanian lahan kering memang jauh lebih luas dari pertanian lahan basah. Selama ini, pemerintah masih fokus mengolah pertanian lahan basah yang didukung dengan berbagai sarana bendungan dan embung. Sekarang sudah saatnya, pemerintah juga harus fokus membangun pertanian lahan kering untuk memajukan pertanian dan taraf hidup petani. Untuk itu, kata dia, bendungan-bendungan besar yang dibangun harus ada perencaaan yang baik untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya pemerintah daerah untuk mengolah pertanian lahan kering dengan sarana pendukung yang labih baik.
Guna memaksimalkan program pertanian lahan kering di NTT, lanjut Djami Rebo, harus ada sinkronisasi data antara kementerian pertanian, kementerian pekerjaan umum, dinas pertanian dan dinas pekerjaan umum. Jika tidak ada sinkornisasi data, maka sangat sulit mengetahui pasti berapa besar dan luas areal pertanian lahan kering termasuk jumlah petani lahan kering dan potensinya.
“Semua data harus sinkron dan aktual ter-update setiap saat. Semua harus by data. Dengan data yang yang sinkron maka memudahkan pelaksanaan program. Data harus aktual dan terus di-update sehingga benar-benar valid. Selain itu, yang dibutuhkan adalah kebijakan pengembangan sumber daya air yang berororientasi pada peningkatan pemanfaatan lahan kering sebesar 35 persen dari lahan pertanian yang ada. Caranya dengan memperbanyak pembuatan embung-embung di seluruh NTT,” terang Mantan Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi NTT tiga periode ini, Senin (18/11/2019) di Kupang.
Dikatakan Djami Rebo, pertanian lahan kering di NTT ada di tiga wilayah besar, yaitu Pulau Flores, Pulau Timor, Rote, Sabu dan sebagian besar juga di Pulau Sumba. Untuk mendukung pertanian lahan kering, bendungan yang dibangun baru hanya di dua wilayah yaitu di Pulau Flores dan Pulau Timor, sedangkan di Pulau Sumba yang adalah lumbung pertanian sejak dahulu kala tidak ada atau belum dibangun oleh pemerintah pusat. Untuk itu, dia meminta perhatian dari pemerintah pusat agar di Pulau Sumba juga dibangun bendugan-bendugan besar untuk mendukung pertanian lahan kering.
Djami Rebo juga berharap, dalam pertemuan Asosiasi Profesi Himpunan Ahli Hidrolik Indonesia (HATHI) yang akan mengdakan pertemuan ilmiah nasional dan internasional di Kupang,22-23 November 2019, ikut membahas dan merusmuskan strategi yang tepat bagi pembangunan sumber daya air di NTT.
“Kegiatan ini akan dibuka oleh Wakil Menteri PU dan dihadiri 1000 orang anggota HATHI seluruh Indonesia. Ya, kita berharap dalam forum ini juga ikut merumuskan tentang sumber daya air di NTT guna mendukung pembangunan sistem pertanian di NTT,” terang Djami Rebo.
Sebelumnya, beberapa waktu lalu, Wakil Gubernur NTT, Drs. Josef Nae Soi, MM, mengatakan, pemerintah provinsi NTT tengah mengoptimalka tingkat produksi pertanian NTT dengan menyediakan sarana dan prasaran pendukung pengolahan lahan pertanian, baik lahan basah maupun lahan kering. Wagub Nae Soi mengatakan, NTT memiliki beberapa wilayah yang mendukung pertanian yang salah satunya adalah kawasan pertanian di Mbay, Kabupaten Nagekeo. Kawasan tersebut akan terus dikembangkan untuk meningkatkan produksi pertanian dan pendatapan ekonomi rakyat.
Guna mendukung dan memajukan pertanian NTT, Nae Soi menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTT melarang keras usaha pertambangan di NTT karena dapat merusak alam dan lahan-lahan pertanian warga. Pasalnya, tanah-tanah eksplorasi pertambangan menyisahkan racun yang merusak tanah dan ekosisemnya, dan merusak hutan serta pepohonan sebagai sumber air bagi pertanian NTT.(Penulis:koneliusmoanita/nbc/sft)
