KUPANG,SUARA FLORES.CO–Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD) Republik Indonesia, Ir Andry Garu, meminta pemerintah pusat mengevaluasi peran dan kerja para kepala balai di daerah. Apabila tidak produktif dan mendukung pembangunan daerah harus dibubarkan.
“Peran balai merupakan perpanjangan tangan dari kementerian untuk memfasilitasi dan mendukung pembangunan di daerah. Kalau balai tidak berperan mendukung pembangunan di daerah sebaiknya dibubarkan saja,” tandas Andry, Senin ( 11/4/16) dari Jakarta melalui ponselnya menanggapi polemik surat Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah VIII Denpasar terkait pembangunan Jembatan Pancasila Palmerah dan Turbin Listrik Arus Laut di Flores Timur yang menunda DED Palmerah.
Diungkapkan Andry, pembangunan jembatan dan turbini yang akan dilakukan oleh perusahaan kosntruksi dari Belanda merupakan perjuangan besar daerah untuk mengatasi krisis listrik yang berkepanjangan. Seharusnya, gagasan besar dan brilian ini didukung penuh oleh kepala Balai Jalan Nasional VIII .
“Kita sudah berjuang setengah mati sampai ke luar negeri melobi dan menjajaki kerja sama dengan investor luar negeri yang sudah menyatakan bersedia, kok malah kita punya kepal balai mau menghambat. Ini sudah tidak benar. Kedatangan investor itu hasil lobi saya juga dalam kunjungan Eropa belum lama ini, jadi kalau ada oknum-oknum di kementerian yang berusaha menghamba maka kita harus lawan,” tegas Andry.
Dikatakan Andry, adalah tidak adil hanya Kementerian PU yang banyak memiliki balai-balai di daerah. Padahal, kementerian lain tidak banyak memiliki balai.
“Banyak balai seharusnya kerjanya lebih efektif dan produktif, mempercepat pembangunan infrastruktur di daeah untuk menjawab kebutuhan rakyat. Apalah artinya banyak balai malah tidak produktif. Kementerian lain tidak ada balai tapi mereka dapat bekerja lebih baik. Ini harus menjadi catatan khusus buat pemerintah. Kalau memang balai tidak diperlukan sebaiknya dibubarkan saja dari pada menghambat pembangunan daerah,” ujarnya. (bkr/sf)
