SUARAFLORES.NET – Menjadi sebuah tugas berat bagi pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan di NTT. Sesuai data Badan Pusat Statistik, Provinsi NTT berada pada urutan tiga termiskin di Indonesia. Masalah ini harus menjadi tanggungjawab bersama pemerintah dengan seluruh potensi yang ada.
Dosen Sekolah Tinggi Filsafat Katolik (STFK) Ledalero, Pater Alex Jebadu, SVD mengatakan, NTT dinilai sebagai daerah termiskin dengan masyarakat yang kemampuan usahanya sangat rendah. Daerah ini masih menjadi polemik panjang karena masuk provinsi miskin yang ditandai dengan busung lapar, stunting, termasuk imigrasi keluar cukup tinggi.
“Banyak masyarakat NTT pergi bekerja keluar daerah, kemudian pulang dalam kondisi tidak bernyawa. Akhir-akhir ini menjadi korban human trafficking paling besar,” ujar Pater Alex Jebadu kepada Anggota DPR RI Fraksi Nasdem dalam Kuliah Umum dengan tema ‘Ekonomi Kerakyatan (EKORA) dan Wirausaha’ di Aula St Thomas Ledalero, Sabtu (25/1/2018).
Sehubungan dengan kegiatan tersebut, lanjut Pater Alex, pada saat masyarakat pergi keluar daerah, banyak juga masyarakat dari luar masuk ke NTT dengan angka yang cukup besar.
“Sepertinya masyarakat luar yang masuk ke NTT, melihat bahwa daerah kepulauan ini memiliki peluang ekonomi yang menjanjikan. Setiap sudut, warga dari luar NTT menjalankan bisnis dan berhasil. Tapi kok kita tidak bisa.. Fakta ini menjadi tugas besar dan sampai hari ini kita sulit menjawab,” ujarnya.
Merespon pertanyaan Pater Alex Jebadu, Jhonny Plate mengatakan bahwa persoalan kemiskinan di NTT sesungguhnya menjadi tugas bersama. Mulai dari pusat sampai daerah harus bekerja keras dan memiliki komitmen yang tinggi untuk mengatasinya.
Baca juga: AHP: BTP adalah kesatria yang jadi contoh bagi publik
Baca juga: Sri Mulyani ke Flores, Bupati Sikka: Semoga hasilkan sesuatu yang bahagia
Baca juga: Ketua DPRD Sabu Raijua Ajak Warga Tanam Pohon di Musim Hujan
Ia mengatakan, pihaknya telah meminta tataran pelaksana KUR untuk lebih serius dan adil dalam penyaluran Kredit Usaha Kecil (KUR) untuk masyarakat. Disamping BRI, Mandiri, BNI, Bank NTT, BTN, ada juga koperasi menyediakan KUR.
“Saya minta kepada lembaga-lembaga penyalur dana KUR agar dapat melaksanakan dengan baik, secara adil dan merata. KUR digunakan untuk pemberdayaan ekonomi melalui usaha-usaha rakyat dengan maksud hidup lebih baik. Baru-baru kami melakukan rapat bersama lembaga-lembaga keuangan Negara. Kita minta kepada OJK untuk mengawasi pengelolaan KUR ini,” tegas Sekretaris Jendral Partai Nasdem itu.
Ia menjelaskan, ketahanan pangan pun masih menjadi masalah serius. Dimana pertumbuhan produksi tidak seimbang dengan pertumbuhan konsumsi.
“Kenapa? Ketersediaan lahan ada tidak. Kita mendukung penuh pemerintah daerah untuk segera mengatasi kondisi ini,” ujarnya.
Johny Plate menambahkan, produktivitas lahan akan berkurang kalau dikelola terus menerus. Begitu juga pertambahan penduduk berpengaruh pada pendapatan perkapita yang semakin berkurang.
Pendapatan perkapita semakin berkurang tidak diimbangi dengan produktivitas. Apalagi, kata Jhonny Plate, sarana dan prasananya yang kurang. Indonesia melalui pasal keadilan sosial, maka di sini butuh kepekaan pemerintah daerah untuk menjawab keluhan masyarakat dari tahun ke tahun, dari kota hingga di desa-desa. Karena konsumen terus bertambah seiring dengan minimnya produktivitas pertanian.
“Adakah industri-industri yang dilakukan gotong royong dan dapat mendorong peningkatan ekonomi rakyat. Kredit itu adalah kepercayaan. Marilah kita saling membantu satu sama lain. Sebagai wakil rakyat, kami berkomitmen untuk terus mendorong pemerintah menyiapkan anggaran sebanyak mungkin untuk daerah-daerah,” ajaknya. (sfn02).
