KUPANG, SUARAFLORES.NET,–Merespon cepat pidato Presiden Terpilih Ir.Joko Widodo Tentang Visi Indonesia, Minggu, (14/07/2019) lalu, di Sentul Bogor, yang salah satu pointnya akan membubarkan lembaga birokrat yang tak efektif dan inovatif, serta mencopot pejabatnya yang senang berada di zona nyaman, maka salah satu dinas yang perlu mendapat perhatian serius Presiden Joko Widodo ke depan adalah kinerja Dinas Perdagangan di daerah.
“Jikalau ada Dinas Perdagangan di daerah seperti Kabupaten Flores Timur dan Lembata yang kinerjanya sangat tidak menunjang kehadiran Tol Laut di Larantuka, misalnya untuk memfasilitasi mengangkut komoditinya rakyat seperti Kopra di Adonara ke Surabaya agar bisa memperoleh keuntungan yang baik, maka sebaiknya dibubarkan dan pejabatnya dicopot,”tegas Bung Sila Sakti, Tokoh Muda Flores-NTT yang kini menjadi salah satu Pemuda Indonesia yang berjalan keliling Indonesia membawa misi Pancasila Sakti untuk Indonesia maju.
Saat dihubungi media ini, Bung Sila Sakti langsung menohok dengan pertanyaan, apa peran Dinas Perdagangan di daerah seperti Sikka, Flores Timur, Lembata dan daerah lainnya dalam rangka mendukung program Tol Lautnya Jokowi. Menurutnya, jikalau selama ini tidak bisa bergerak cepat atur menjual komoditi rakyat seperti Kopra melalui Tol Laut ke Surabaya agar bisa mendapatkan harga yang baik, atau paling tidak bersama-sama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjual komoditi rakyat melalui jasa Tol Laut supaya bisa membantu meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat, maka sebaiknya dibubarkan saja.
“Saya setuju dengan komitmen tegas Presiden Jokowi akan membubarkan lembaga-lembaga struktural di daerah dan mencopot pejabat yang tidak efektif dan inovatif,”pungkasnya lagi.
Dirinya ikut merasa heran dengan keberadaan Dinas Perdagangan di daerah, seperti di Flotim yang ‘masa bodoh’ dan tak punya kreativitas membantu menjual komoditi rakyat seperti Kopra melalui Tol Laut di pelabuhan Larantuka untuk dibawa ke Surabaya. Padahal, harga Kopra di Flotim saat ini sangat anjlok dan sangat meresahkan petani kelapa.
“Iyah, memangnya Dinas Perdagangan kerjaannya apa? Kalau tidak lagi kreatif, inovatif, produktif dan kompetitif mendukung program Tol Laut, maka sebaiknya dibubarkan saja dan pejabatnya dicopot,”tohoknya lagi.
Hal yang sama diungkapkan Petrus Selestinus, seorang petani kelapa di Adonara yang mengaku kecewa dengan Dinas Perdagangan Flotim selama ini, yang tidak pernah membantu menjual Kopra melalui Tol Laut. Padahal, sebut dia, Pemerintahan Flotim yang dinakodai Bupati-Wabup Anton Hadjon-Agus Boli juga mengusung komitmen ‘Selamatkan Tanaman Rakyat’.
“Kalau memang pejabat dan staf Dinas Perdagangan di Flotim kedepannya tidak bisa menunjang program Tol Laut, dan hanya sibuk urus rutinitas, masuk kantor atau bisa buat proyek bangun pasar, maka sebaiknya dibubarkan saja,”tukasnya.
Satu lagi, aekadar informasi, Pasar Rakyat Waiwerang Adonara yang sudah dibangun dengan Dana APBN 2018 senilai Rp6 M lebih belum bisa beroperasi hingga saat ini. Dinas Perdagangan Flores Timur hingga kini belum terlihat mengajak para pedagangan memanfaatkan pasar rakyat yang berstandar nasional itu.
Belum diketahui pasti apa alasan pasar rakyat belum dioperasikanBanyak warga mempertanyakan kapan mulai beroperasi, termasuk warga sekitar pasar. Pasalnya, meski baru dibangun, bagian depan tembok sudah mulai penuh coretan. Dikhawatirkan, beberapa bagian lainnya bisa dikotori atau dirusak jika tak segera dimanfaatkan. (RBT/SFN)
